JAKARTA | CBN POST — Pemerintah Aceh terus bergerak cepat di jantung kebijakan nasional guna memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menghadiri Rapat Koordinasi strategis yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Command Center Gedung B Kemendagri RI, Jakarta, Rabu (15/1/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto serta jajaran pejabat kementerian terkait untuk merumuskan langkah konkret pemulihan wilayah Sumatera, khususnya Aceh, pasca-hantaman bencana hidrometeorologi.
Kecepatan Data Sebagai Kunci Pencairan Bantuan dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kecepatan dan presisi data kerusakan adalah kunci utama agar bantuan pusat tepat sasaran.
Merespons hal tersebut, Wagub Dek Fadh memaparkan bahwa Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) telah bergerak pada dua jalur:
Penanganan darurat yang masih berjalan dan perencanaan rehabilitasi jangka panjang.
“Instruksi Gubernur Mualem jelas, kita harus jemput bola ke pusat. Aceh membutuhkan dukungan anggaran yang dibarengi dengan pendampingan teknis agar infrastruktur yang dibangun kembali seperti jalan, jembatan, dan sekolah memiliki standar ketahanan bencana yang lebih kuat di masa depan,” ujar Dek Fadh.
Fokus pada Pemulihan Ekonomi MasyarakatSelain infrastruktur fisik, Wagub Dek Fadh menekankan pentingnya menghidupkan kembali roda ekonomi masyarakat yang melambat di sektor pertanian dan perikanan.
Baginya, pembangunan kembali fasilitas publik harus mampu menghubungkan kembali pusat-pusat aktivitas ekonomi warga agar produksi dapat segera normal kembali.
“Sinergi pusat dan daerah adalah harga mati. Tanpa koordinasi yang solid, proses rehabilitasi akan berjalan lambat. Kami di daerah berkomitmen penuh mengawal setiap tahapan pendataan agar masyarakat terdampak segera mendapatkan haknya,” tegas Wagub.
Paradigma Baru. Mitigasi dan Ketahanan Jangka Panjang melalui koordinasi Sekda Aceh, Pemerintah Aceh kini tengah menyempurnakan sistem peringatan dini dan penataan ruang berbasis risiko bencana sesuai hasil rakor di Jakarta.
Pendekatan ini merupakan perubahan paradigma dari sekadar respons bencana menuju pengurangan risiko secara sistematis. Kehadiran Dek Fadh di ruang kendali Kemendagri menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Aceh tidak akan membiarkan Aceh tertinggal dalam arus percepatan pembangunan nasional. Langkah taktis ini menjadi pijakan bagi Aceh untuk bangkit lebih kuat, lebih siap, dan lebih tangguh. (Adv)