BANDA ACEH | CBN POST — Pemerintah Aceh secara resmi menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan pascabencana hidrometeorologi di seluruh wilayah terdampak. Keputusan strategis ini diambil langsung oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tanpa hambatan birokrasi, Kamis malam (29/1/2026).
Penetapan status ini dilakukan dalam rapat koordinasi virtual yang diikuti oleh Sekda Aceh M. Nasir, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Dr. Safrizal ZA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, serta jajaran Forkopimda Aceh.Lima Poin Krusial Instruksi Gubernur MualemStatus transisi ini berlaku selama 90 hari, terhitung sejak 29 Januari hingga 29 April 2026.
Gubernur Mualem menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk fokus pada lima poin utama: Koordinasi Lintas Sektoral: Memastikan pertolongan dan pemulihan tetap sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota.
Jaminan Kebutuhan Dasar: Perlindungan maksimal bagi kelompok rentan dan pengungsi.
Kelancaran Logistik: Memastikan Jalan Tol Sibanceh Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimum) tetap beroperasi fungsional.
Kebijakan Energi: Pemberlakuan bebas barcode BBM subsidi bagi armada alat berat pemulihan di setiap SPBU.
Target R3P: Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) harus tuntas dan diserahkan ke BNPB pada awal Februari.
“Kita harus bergerak cepat. Dokumen R3P dijadwalkan ditetapkan pada 2 Februari dan langsung diserahkan kepada BNPB pusat pada 3 Februari 2026,” tegas Mualem. Sekda Aceh Kawal Eksekusi Lapangan dan Dana BTT Merespons instruksi Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, SIP, MPA, menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal aspek teknis di lapangan.
Fokus utama dalam waktu dekat adalah percepatan pembersihan sisa material bencana, terutama di wilayah dataran tinggi seperti Gayo Lues dan Aceh Tengah.
“Langkah-langkah instruksi Gubernur segera kami tindak lanjuti. Kami akan mengoordinasikan penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) secara akuntabel untuk percepatan pembersihan dan pemulihan infrastruktur dasar,” ujar M. Nasir.
Sinergi Mualem-Dek Fadh demi Kebangkitan AcehPenetapan status transisi ini menjadi bukti nyata keseriusan duet kepemimpinan Mualem-Dek Fadh dalam melindungi rakyat Aceh dari dampak bencana yang berkepanjangan.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dan BNPB, Pemerintah Aceh optimis masa transisi ini akan menjadi titik balik bangkitnya sosial ekonomi masyarakat.Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat hingga seluruh sarana publik dan hunian warga kembali pulih dan berfungsi normal. (Adv)