JAKARTA | CBN POST — Menjelang bulan suci Ramadan 2026, Pemerintah Aceh bergerak taktis mengamankan stabilitas pangan daerah. Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), melakukan rangkaian pertemuan strategis dengan kementerian terkait di Jakarta untuk memastikan ketersediaan daging sapi dan kerbau bagi masyarakat Aceh tetap terjaga dengan harga terkendali, Senin (19/1/2026).
Langkah diplomasi pangan ini diambil Mualem sebagai respons cepat terhadap tingginya konsumsi daging saat tradisi Meugang, di tengah pemulihan sektor peternakan lokal pascabencana.
Gerak Cepat Lobi Pusat demi Harga Stabil dalam kunjungan kerjanya, Gubernur Mualem didampingi Staf Khusus T. Irsyadi serta Kadisperindag Aceh T. Adi Darma. Mualem memimpin langsung pertemuan dengan Lorenta P.K. Siahaan di lingkungan Kemenko Pangan dan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso.
Agenda utama yang dibawa adalah percepatan izin impor sapi dan kerbau serta kelancaran distribusi ternak ke Tanah Rencong. Mualem menegaskan bahwa birokrasi yang panjang tidak boleh menghambat pasokan pangan rakyat, terutama menjelang momentum keagamaan yang krusial mengang.
“Pemerintah Aceh tidak ingin masyarakat terbebani oleh kelangkaan atau lonjakan harga daging saat Meugang. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin negara.
Kami meminta dukungan Pusat agar perizinan dan distribusi ternak ke Aceh segera direalisasikan,” tegas Mualem.
Strategi Adaptif Jaga Daya Beli Masyarakat Diplomasi pangan ini mencerminkan pendekatan adaptif Pemerintah Aceh dalam merespons dinamika pasar pascabencana. Dengan jalur impor yang lancar, stabilitas harga daging di pasar tradisional diharapkan tetap terjaga, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu.
Gubernur Mualem menekankan bahwa ketersediaan daging bukan sekadar isu ekonomi, melainkan bagian dari ketahanan pangan daerah yang memiliki dimensi sosial dan budaya kuat di Aceh.
Stabilitas harga akan berpengaruh langsung pada kekhusyukan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan.Sinergi Pemerintah Aceh Jamin Ibadah Tenang Melalui koordinasi intensif yang dikawal oleh Sekda Aceh, Pemerintah Aceh memastikan distribusi ternak akan dipantau hingga ke tingkat daerah.
Fokus utama pemerintah adalah memastikan stok tersedia melimpah di pasar-pasar rakyat sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dihantui kenaikan harga pangan.
Langkah berani Mualem di Jakarta ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga martabat dan kesejahteraan rakyat Aceh. Ketahanan pangan daerah bukan sekadar hasil kebetulan, melainkan buah dari keputusan yang cepat, terukur, dan terkoordinasi di tingkat nasional. (Adv)