BANDA ACEH | CBN POST — Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, SIP, MPA, memimpin forum Monitoring dan Evaluasi (Monev) penggunaan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (26/3/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Aceh selaras dengan visi Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wagub Fadhlullah (Dek Fadh) dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Fokus pada Dampak Langsung dan Ketepatan SasaranDalam forum yang dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri tersebut, Sekda M. Nasir menekankan bahwa tambahan TKD—termasuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil (DBH)—bukan sekadar angka administratif, melainkan instrumen vital untuk memulihkan ekonomi masyarakat.
“Yang utama adalah bagaimana anggaran ini benar-benar menyentuh kebutuhan riil dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan program harus disusun secara cermat, tepat sasaran, dan tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu,” tegas M. Nasir di hadapan unsur pemerintah pusat dan kabupaten/kota se-Aceh.
Pengawasan Ketat dan Tata Kelola Akuntabel pemerintah Aceh menyambut baik turunnya empat tim lapangan dari Kemendagri untuk memastikan kesesuaian data dan implementasi program. Direktur Fasilitasi Transfer Kemendagri, Sumule Tumbo, mengapresiasi langkah responsif Aceh dan mengingatkan pentingnya tata kelola yang transparan dan efisien.
Sekda M. Nasir merinci bahwa keberhasilan pemulihan pasca-bencana sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar-pemangku kepentingan. Sinkronisasi anggaran pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap program pembangunan tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi nyata dirasakan manfaatnya oleh warga.
Motor Percepatan Pemulihan AcehDengan ruang fiskal yang semakin luas melalui penyesuaian TKD ini, Pemerintah Aceh optimis proses perbaikan infrastruktur dan layanan publik akan berjalan lebih cepat. Langkah monitoring ini menjadi fondasi utama untuk mencegah penyimpangan sekaligus membangun ketahanan daerah yang lebih kuat di masa depan.
Sinergi yang terbangun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh di bawah komando Mualem-Dek Fadh menunjukkan bahwa transparansi anggaran adalah harga mati demi mewujudkan Aceh yang lebih sejahtera dan bangkit kembali dari masa sulit. (Adv)