PANTON LABU | CBNPOST — Pemandangan dini hari di pusat logistik Kota Panton Labu, Selasa (21/04/2026), menjadi saksi bisu betapa rapuhnya kedaulatan pangan Kabupaten Aceh Utara. Pukul 03.29 WIB, ketika sebagian besar warga masih terlelap, aspal Tanah Jambo Aye justru disesaki oleh “harta karun” dari luar daerah yang datang merampas potensi ekonomi lokal.
Truk-truk besar tampak sibuk menurunkan berton-ton sayur-mayur segar asal Brastagi (Sumatera Utara) dan Takengon (Aceh Tengah), bersanding dengan berkarung-karung ikan asin kiriman Kabupaten Pidie.
Ironisnya, pemandangan ini tak lagi dianggap sebagai kegawatdaruratan ekonomi melainkan rutinitas yang diterima begitu saja oleh masyarakat Aceh Utara.
Ironi Kabupaten Terluas yang “Mandul” Produksi Sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Aceh, ketergantungan Aceh Utara terhadap pasokan pangan luar daerah adalah tamparan keras yang memalukan.
Tanah subur dan garis pantai panjang seolah hanya menjadi hiasan di atas peta, sementara urusan dapur harian harus “disuapi” oleh keringat petani Sumatera Utara dan nelayan pengolah ikan asal Pidie.
Setiap transaksi yang terjadi di subuh buta itu adalah bukti kebocoran modal yang nyata. Miliaran rupiah uang rakyat Aceh Utara setiap harinya mengalir keluar daerah hanya untuk membeli komoditas yang seharusnya mampu diproduksi di lahan sendiri.
Yang tersisa di sini hanyalah upah receh bagi para kuli angkut sementara keuntungan terbesar lari ke kantong-kantong pengusaha luar.
Mentalitas Penonton di Tengah Gelombang Impor Kondisi ini mencerminkan stagnansi produktivitas yang mengkhawatirkan. Fenomena warung kopi yang selalu penuh hingga dini hari berbanding terbalik dengan sepinya inovasi di sektor pertanian dan kelautan lokal.
Masyarakat seolah terjebak dalam zona nyaman sebagai konsumen, sementara semangat untuk menjadi produsen terkubur di balik narasi “susah modal” dan “sulit pasar”.
Panton Labu, yang seharusnya menjadi etalase hasil bumi Aceh Utara, kini tak lebih dari terminal transit bagi kemajuan ekonomi daerah lain. Jika dibiarkan berlarut, Aceh Utara hanya akan terus menjadi pasar yang gemuk bagi tetangga namun tetap kurus dalam kemandirian finansialnya sendiri.
Panggilan Bangkit bagi Bumi Malikussaleh Laporan lapangan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Aceh Utara.
Tidak ada gunanya membanggakan kejayaan masa lalu Kerajaan Samudera Pasai jika untuk kebutuhan daun bawang dan ikan asin saja kita masih harus bergantung pada distribusi lintas kabupaten dan provinsi.
Uang tidak pernah tidur dan uang itu memilih singgah ke tangan mereka yang mau bekerja lebih keras di luar sana. Sampai kapan Aceh Utara hanya akan menjadi penonton yang bersorak saat truk-truk luar daerah masuk membawa barang? Sudah saatnya kita yang mengisi truk-truk itu dengan hasil bumi kita sendiri. (Mul)