BANDA ACEH | CBN POST — Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) terus melakukan langkah-langkah strategis untuk meringankan beban fiskal daerah. Dalam pertemuan penting dengan jajaran Pimpinan MPR RI dan Mendagri di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026), Wagub Dek Fadh mengusulkan agar iuran BPJS bagi 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung APBA dialihkan sepenuhnya ke APBN.
Langkah ini diambil agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dapat difokuskan secara maksimal untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi.
Surat Resmi Gubernur kepada Menteri Sosial sebagai bentuk keseriusan, Wagub Dek Fadh memaparkan surat resmi yang telah diteken oleh Gubernur Mualem pada akhir Januari lalu. Surat tersebut berisi permohonan kuota tambahan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) kepada Kementerian Sosial RI.
“Dalam kondisi bencana seperti ini, tidak layak jika masyarakat kita harus terbebani lagi dengan biaya berobat. Kami mengusulkan agar iuran bagi warga desil 1 sampai 5 ditanggung sepenuhnya oleh pusat selama lima tahun ke depan,” tegas Dek Fadh di hadapan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Kasatgas Percepatan Pemulihan, Tito Karnavian.
Jamin Keberlanjutan JKN Melalui Udh pemerintah Aceh menegaskan komitmennya terhadap metode Universal Health Coverage (UHC). Namun, mengingat keterbatasan anggaran pascabencana, dukungan APBN menjadi krusial.
Jika usulan ini disetujui, dana daerah yang selama ini digunakan untuk premi BPJS dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur rumah warga, jalan, dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir dan longsor.
“Dulu ditanggung APBA, sekarang karena bencana kita fokus pada pemulihan. Kami berharap pemerintah pusat segera menyetujui kuota tambahan ini demi menjamin hak kesehatan seluruh penduduk Tanah Rencong,” lanjutnya.
Dukungan Pimpinan MPR RIPertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi besar Pimpinan MPR RI lintas fraksi serta jajaran pimpinan lembaga negara lainnya. Kehadiran para tokoh nasional ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh untuk memperkuat posisi tawar daerah dalam mendapatkan dukungan anggaran pemulihan yang lebih besar dari pusat.
Upaya yang dilakukan Mualem-Dek Fadh didampingi oleh jajaran Sekda Aceh ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Aceh terus bergerak di jalur diplomasi tingkat tinggi demi kesejahteraan rakyat pasca-musibah. (Adv)