BANDA ACEH | CBN POST — Masyarakat Aceh diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Akun bodong tersebut diketahui menyebarkan informasi bohong (hoaks) terkait penyaluran bantuan guna melakukan penipuan digital terhadap warga.
Langkah cepat diambil Pemerintah Aceh di bawah arahan Gubernur Mualem dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) untuk memastikan tidak ada warga yang menjadi korban dari modus penipuan yang mencatut nama pimpinan daerah tersebut.
Modus Penipuan Lewat Pesan Pribadi
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, menegaskan bahwa akun dengan nama “Muzakir Manaf” yang meminta data pribadi atau persyaratan bantuan melalui pesan pribadi (inbox) Facebook adalah palsu. Akun tersebut bukan merupakan akun resmi Gubernur Aceh maupun representasi dari Pemerintah Aceh.
“Instruksi Gubernur Mualem jelas, seluruh program bantuan pemerintah disalurkan melalui mekanisme dan jalur resmi dinas terkait, bukan lewat komunikasi pribadi di media sosial. Jika ada akun yang menawarkan bantuan atas nama pimpinan, itu dipastikan hoaks,” ujar Akkar Arafat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/2/2026).
Imbauan Sekda Aceh: Jangan Berikan Data Pribadi
Pemerintah Aceh, dikoordinasikan oleh Sekda Aceh, mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran bantuan yang meminta identitas atau data sensitif lainnya melalui media sosial. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan (report) akun-akun palsu tersebut agar tidak memakan korban lebih luas.
“Pemerintah Aceh menekankan pentingnya kewaspadaan digital. Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang mengaku sebagai pejabat daerah melalui media sosial,” tambahnya.
Gunakan Saluran Informasi Resmi
Segala bentuk kebijakan dan program kerja strategis Mualem-Dek Fadh hanya akan diumumkan melalui kanal komunikasi resmi Pemerintah Aceh dan media massa kredibel. Langkah ini diambil untuk menjaga integritas pemerintahan dan melindungi hak-hak masyarakat dari upaya penipuan yang memanfaatkan situasi pemulihan pascabencana.
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus hadir memberikan informasi yang akurat dan transparan demi kenyamanan dan keamanan seluruh rakyat Aceh. (Adv)