JAKARTA | CBN POST — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE (Dek Fadh), melakukan langkah diplomasi strategis di Jakarta guna memastikan percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh.
Dalam pertemuan tingkat tinggi bersama Menko PMK, Mendagri, dan Mensos, Senin (23/2/2026), Dek Fadh mendesak agar pemulihan hunian warga Aceh ditetapkan sebagai Prioritas Nasional.
Data Miris: Baru 9,4 Persen Kebutuhan TerpenuhiBerdasarkan data kebutuhan sesuai SK Bupati/Wali Kota (BNBA), total rumah rusak dan hilang di Aceh mencapai 246.484 unit, dengan kategori rusak berat dan hilang sebanyak 97.936 unit.
Namun, realisasi pembangunan hingga pertengahan Februari 2026 baru mencapai 9.246 unit atau sekitar 9,4 persen.“Gap antara kebutuhan rakyat dan rencana pembangunan masih sangat lebar.
Kami meminta dukungan penuh Pemerintah Pusat agar percepatan Huntap di Aceh tidak dilakukan secara bertahap, melainkan melalui skema konstruksi paralel dan serentak,” tegas Dek Fadh di hadapan para menteri.
Dorong Penugasan Langsung BUMN Karya Demi efisiensi waktu, Wagub mendorong penugasan langsung kepada BUMN Karya dengan pola cluster construction. Ia menginginkan proses penyediaan lahan, penyusunan desain (DED), hingga pembangunan fisik berjalan simultan agar pengungsi tidak terlalu lama bertahan di hunian sementara (Huntara) atau tenda.
Satu Data untuk Aceh Utara dan Aceh TamiangWagub juga memaparkan progres nyata di lapangan, termasuk pembangunan 500 unit rumah tipe 36 di Desa Tanjung Seumantoh, Aceh Tamiang, serta beberapa lokasi di Aceh Utara yang kini dalam tahap finalisasi lahan.
Dek Fadh menekankan pentingnya Single Data (satu data) berbasis verifikasi lapangan agar penganggaran tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.“Kita ingin langkah konkret. Rakyat butuh rumah permanen yang layak secepatnya. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan rehabilitasi ini,” pungkasnya. (Adv)