BANDA ACEH | CBN POST — Pemerintah Aceh terus bergerak cepat menuntaskan persoalan infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE (Dek Fadh), menegaskan komitmennya untuk segera mengirimkan mesin genset ke 13 desa yang hingga kini masih mengalami pemadam listrik total akibat medan yang terputus.
Hal tersebut disampaikan Dek Fadh dalam pertemuan strategis bersama Pimpinan MPR RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026).
Genset Jadi Solusi Darurat di Wilayah TerisolasiHingga dua bulan pascabencana, 13 desa masih gelap gulita karena tiang listrik roboh dan akses jalan hancur. Menanggapi krisis ini, Dek Fadh telah berkoordinasi dengan Dirut PLN untuk langkah darurat.
“Karena medan terputus, kita drop genset dulu agar saudara-saudara kita di sana mendapatkan hak listrik yang sama dengan masyarakat lainnya, sembari menunggu perbaikan infrastruktur permanen selesai,” tegas Dek Fadh.
Desak Penghapusan Barcode BBM Jelang RamadhanSelain masalah listrik, Dek Fadh juga menyampaikan aspirasi terkait ketersediaan BBM. Ia meminta kebijakan penggunaan barcode di SPBU ditiadakan sementara, terutama menjelang bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri.
Pertimbangannya adalah tingginya mobilitas alat berat dalam masa transisi pemulihan bencana. Sistem barcode saat ini dinilai memicu antrean kendaraan yang mengular hingga 4 kilometer, sehingga menghambat proses distribusi dan pekerjaan pemulihan di lapangan.
Usul Beban BPJS 500 Ribu Jiwa Dialihkan ke APBNDi hadapan Mendagri, Wagub Aceh juga melobi agar beban iuran BPJS Kesehatan bagi 500.000 jiwa rakyat Aceh yang selama ini ditanggung dana APBA, dapat dialihkan menjadi tanggungan APBN.
Langkah ini diambil agar anggaran daerah (APBA) dapat difokuskan sepenuhnya pada penanganan bencana dan rekonstruksi fisik di berbagai kabupaten/kota. “Saat ini kami fokus pada pemulihan bencana, kami berharap 500.000 jiwa ini bisa ditanggung oleh APBN,” pungkasnya. (Adv)