BANDA ACEH | CBN POST — Langkah berani dan taktis diambil oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), dalam memastikan proses rehabilitasi infrastruktur pascabencana tidak terhambat kendala teknis. Dalam rapat strategis bersama Pimpinan MPR RI dan Mendagri di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026), Dek Fadh mendesak agar kebijakan barcode pembelian BBM dihapus sementara selama masa transisi pemulihan di Tanah Rencong.
Langkah ini merupakan instruksi langsung guna mendukung visi Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dalam mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat menjelang bulan suci Ramadhan. Lobi Strategis ke Dirut Pertamina wagub Dek Fadh mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk meminta dispensasi khusus bagi Aceh.
Ia menilai sistem barcode saat ini memicu antrean BBM hingga 4 kilometer, yang secara langsung menghambat operasional alat berat di wilayah terdampak. “Alat-alat berat kami bekerja ekstra untuk pemulihan, namun kendala barcode di SPBU membuat pekerjaan melambat. Kami mohon kekhususan karena Aceh masih dalam masa transisi, terutama di empat kabupaten yang masih berstatus tanggap darurat,” tegas Dek Fadh di hadapan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Mendagri Tito Karnavian.
Ketua MPR dan Mendagri Beri Lampu HijauAspirasi tegas yang disampaikan Wagub Dek Fadh mendapat respon positif dan dukungan penuh dari tingkat pusat. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan dukungannya dan memastikan aspirasi Pemerintah Aceh ini akan diperjuangkan agar operasional alat berat yang bekerja 24 jam tidak terhambat jatah BBM yang terbatas.
“Kami sudah berdiskusi dengan Pak Kasatgas, Pak Tito (Mendagri). Ini akan sama-sama kita perjuangkan agar sistem barcode di-lost (dihilangkan) sementara. Ini sangat penting untuk percepatan pemulihan infrastruktur di Aceh,” ungkap Ahmad Muzani.
Prioritas untuk Wilayah Tanggap DaruratPemerintah Aceh di bawah koordinasi Sekda Aceh terus memantau perkembangan di empat wilayah utama yang masih dalam status darurat, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, serta wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Dengan dihapusnya hambatan distribusi BBM, diharapkan seluruh target rehabilitasi tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Sinergi antara Mualem-Dek Fadh dan dukungan kuat dari Pimpinan MPR RI serta Kemendagri membuktikan bahwa Pemerintah Aceh bekerja tanpa henti di jalur diplomasi tinggi demi kepentingan rakyat. (Adv)