BANDA ACEH | CBN POST — Pemerintah Aceh terus memperkuat fondasi pembangunan pascabencana melalui penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP). Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, SIP, MPA, membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik yang mempertemukan jajaran pemerintah daerah dengan kementerian strategis di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah krusial instruksi Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) agar setiap rupiah anggaran pemulihan digunakan secara akuntabel dan berbasis data kebutuhan rakyat.
Prinsip Build Back Better: Membangun Lebih TangguhDalam sambutannya, Sekda M. Nasir menegaskan bahwa pemulihan Aceh tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi lama, melainkan harus meningkatkan ketahanan wilayah.
Pemerintah Aceh mengadopsi prinsip Build Back Better—membangun kembali infrastruktur, hunian, dan layanan dasar dengan standar keamanan yang lebih tinggi terhadap potensi bencana di masa depan.
“Aceh adalah wilayah rawan bencana. Oleh karena itu, proses pemulihan harus dilakukan secara terukur. Kami mengapresiasi Bappenas dan BNPB yang telah mendampingi penyelarasan rencana aksi ini, termasuk validasi data Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana),” ujar M. Nasir.
Sinkronisasi Data Pusat dan DaerahDeputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, dan Deputi Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, yang turut hadir menekankan pentingnya validasi data agar rencana induk ini menjadi pedoman utama kebijakan pusat dan daerah.Sekda M. Nasir memastikan jajaran SKPA serta pemerintah kabupaten/kota siap melakukan pendampingan teknis di lapangan.
Fokus pemerintah saat ini bukan hanya pada fisik bangunan, melainkan juga pemulihan mata pencaharian serta pendampingan sosial-psikologis bagi masyarakat terdampak.
Sinergi Mualem-Dek Fadh dan Kelembagaan NasionalMelalui forum ini, Pemerintah Aceh di bawah komando Sekda Aceh berkomitmen menyelaraskan kebijakan lintas sektor guna memastikan Renduk PRRP Aceh segera diimplementasikan.
Sinergi antara kebijakan Gubernur Mualem dengan perencanaan teknis Bappenas dan BNPB diharapkan memberikan manfaat nyata bagi martabat dan kesejahteraan rakyat Aceh.
Pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa manajemen pemerintahan Aceh saat ini sangat fokus pada detail perencanaan demi memastikan masa depan Aceh yang lebih aman dan berkelanjutan. (Adv)