BANDA ACEH | CBN POST — Pemerintah Aceh terus menempuh langkah-langkah strategis dan taktis untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan gratis yang berkualitas.
Di tengah fokus pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) secara resmi mengusulkan pengalihan pembiayaan 500 ribu kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) agar ditanggung oleh APBN.
Aspirasi krusial ini disampaikan langsung oleh Wagub Dek Fadh kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Kepala Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, dalam pertemuan di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (2/2/2026).
Gunakan Celah Regulasi untuk Kepentingan RakyatWagub Dek Fadh menegaskan bahwa secara regulasi, daerah yang terdampak bencana diperbolehkan mengusulkan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat melalui dana pusat.
Langkah ini diambil agar anggaran daerah (APBA) dapat dialokasikan lebih maksimal untuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tanpa mengorbankan hak kesehatan warga.
“Kondisi saat ini darurat, masyarakat terdampak bencana tidak layak lagi dibebani biaya berobat. Jika sebelumnya ditanggung APBA, kini saatnya Pusat hadir melalui APBN untuk mengover 500 ribu jiwa ini. Kami ingin fokus pada pemulihan bencana tanpa memutus layanan kesehatan rakyat,” tegas Dek Fadh.
Surat Resmi Gubernur Mualem ke Jakarta langkah lobi ini diperkuat dengan Surat Gubernur Aceh yang ditandatangani langsung oleh Muzakir Manaf. Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Aceh meminta agar seluruh masyarakat Aceh yang berada pada desil 1 hingga desil 5 mencapai 3,6 juta jiwa—dapat ditanggung penuh oleh APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) selama lima tahun ke depan.Saat ini, kuota PBI JK dari Pusat baru mencakup 2,8 juta jiwa.
Terdapat selisih sekitar 500 ribu hingga 700 ribu jiwa yang selama ini menjadi beban APBA. Dengan pengalihan ini, Pemerintah Aceh berharap skema Universal Health Coverage (UHC) di Tanah Rencong tetap terjaga 100 persen.
Sinergi Pimpinan Aceh Kawal Layanan PublikUpaya ini merupakan bukti nyata sinergi antara Gubernur Mualem, Wagub Dek Fadh, dan dukungan administrasi dari Sekda Aceh. Melalui diplomasi tingkat tinggi ini, Pemerintah Aceh optimis Pusat akan memberikan kuota tambahan bantuan iuran kesehatan sebagai kompensasi atas status Aceh sebagai daerah pemulihan bencana.
Kehadiran Ketua MPR RI dan Mendagri di Banda Aceh menjadi momentum bagi Mualem-Dek Fadh untuk mengunci dukungan politik agar layanan kesehatan gratis bagi rakyat Aceh tidak terganggu sedikit pun selama masa transisi pembangunan. (Adv)