Aceh Timur | CBNPost.com— Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Aceh resmi memulai babak baru kepemimpinan. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P., yang juga merupakan Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKB, ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Aceh untuk masa bakti 2026–2031.
Penetapan tersebut merupakan hasil forum musyawarah internal partai yang berlangsung secara demokratis dan penuh khidmat. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa PKB Aceh semakin solid, progresif, dan berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Terpilihnya H. Ruslan M. Daud mendapat sambutan positif dari berbagai kader PKB di daerah. Salah satu dukungan datang dari Mahmuddin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur dari Fraksi PKB.
Ia menyampaikan ucapan selamat dan optimisme terhadap kepemimpinan Ruslan M. Daud ke depan.“Selamat dan sukses atas terpilihnya Bapak H. Ruslan M. Daud sebagai Ketua DPW PKB Aceh.
Kami optimis di bawah kepemimpinan beliau, PKB Aceh akan semakin solid dan terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat Serambi Mekkah,” ujar Mahmuddin dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Mahmuddin, penunjukan Ruslan M. Daud sebagai Ketua DPW PKB Aceh merupakan langkah strategis partai dalam memperkuat basis konstituen serta memperkokoh konsolidasi organisasi di seluruh wilayah Aceh.
Rekam jejak Ruslan yang aktif di tingkat nasional dinilai menjadi modal penting bagi penguatan peran PKB di daerah.Sebagai anggota DPR RI Komisi V, H. Ruslan M. Daud dikenal vokal dalam memperjuangkan isu-isu strategis, khususnya terkait infrastruktur, transportasi, dan pembangunan daerah.
Dengan masa jabatan hingga 2031, tantangan ke depan mencakup konsolidasi internal partai serta penguatan sinergi antara struktur partai di tingkat pusat, wilayah, hingga cabang.
Dukungan dari jajaran legislatif daerah, termasuk DPRK Aceh Timur, diharapkan mampu mendorong keselarasan program kerja dan memperkuat posisi PKB Aceh dalam menghadapi agenda-agenda politik mendatang. (Mul)